UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) SEBAGAI TAMENG PEREKONOMIAN INDONESIA DI TENGAH KRISIS GLOBAL

 

Disusun Oleh :

ü  Dewi Trisnaningrum

·         Ibnu Muttaqin

·         Ngurah Made Noverama

ü  Widzati Annisa Rachmawati

Latar Belakang

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. UKM adalah usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan Negara Indonesia, ukm ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. Ukm ini juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat ukm juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu ukm juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. Ukm ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.
Berdasarkan data BPS di Indonesia dari tahun 1997 hingga pada tahun 1998 menunjukkan bahwa UMKM dapat bertahan terhadap serangan krisis. Tabel penyerapan tenaga kerja pada 1997 menunjukkan perusahaan kecil 57,40 juta (87,62%), perusahaan sedang 7,7 juta (11,75%), dan perusahaan besar 0,393 juta (0,61%). Sedangkan pada 1998 menunjukkan perusahaan kecil 57,34 juta (88,66%), perusahaan sedang 6,9 juta (10,78%), dan perusahaan besar 0,364 juta (0,56%).
Lebih jauh lagi Shujiro Urata (Jica: 2000) mengungkapkan bahwa sumbangan UMKM terhadap lapangan pekerjaan sebesar 99,44%; sumbangan UMKM bagi perekonomian nasional sebesar 59,36%.
Bila melihat data dari BPS tahun 2007, terdapat 49,8 juta atau 99,99% unit usaha yang ada di Indonesia. Dengan jumlah yang begitu besar, UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak. Dimana UMKM mampu menyerap 91,8 juta pekerja atau 97,3%. Kontribusi terhadap PDB sebesar Rp. 2.121.3 triliun atau 53,6%.
Nilai investasi yang cukup signifikan sebesar Rp. 369,8 triliun atau 46,2% dan kinerja ekspor non-migas sebesar Rp. 122,2 triliun atau 20,1%. Hingga saat ini, tercatat UMKM mampu menyokong 40% dari total pendapatan per kapita penduduk Indonesia.
Di Amerika Serikat 99% dari bentuk bisnis adalah Usaha Kecil dan Menengah, dan Usaha Kecil dan Menengah inilah yang menciptakan 75% dari lapangan kerja baru yang ada. Besarnya Peranan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi menyebabkan pentingnya dilakukan perhatian khusus dalam sektor ini terutama dalam pembiayaan modal UMKM.
Pada tahun 2005, peran UKM terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 1.491,06 triliun atau 53,54 persen selebihnya adalah usaha besar (UB) yaitu Rp. 1.293,90 triliun atau 46,46 persen. Sedangkan Pada tahun 2010, peran UKM terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 3.466,39 triliun atau 57,12 persen, selebihnya adalah usaha besar (UB) yaitu Rp. 2.602,37 triliun atau 42,88 persen. Pada tahun 2011, peran UKM terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 4.303,57 triliun atau 57,94 persen, selebihnya adalah usaha besar (UB) yaitu Rp. 3.123,51 triliun atau 42,06 persen. Disisi lain, pada tahun 2005 nilai PDB nasional atas harga konstan tahun 2000 sebesar Rp. 1.750,66 triliun, peran UKM tercatat sebesar Rp. 979,71 triliun atau 55,96 persen dari total PDB nasional, UB berkontribusi sebesar Rp. 770,94 triliun atau 44,04 persen.
Pada tahun 2006, PDB nasional atas harga konstan tahun 2000 sebesar Rp. 1.846,65 triliun, kontribusi UKM sebesar Rp. 1.032,57 triliun atau 55,92 persen sedangkan kontribusi UB sebesar Rp. 814,08 triliun atau 44,08 persen. Kontribusi UKM tersebut meningkat sebesar Rp. 52,86 triliun atau 5,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada data kontribusi UKM pada tahun 2010-1011 terjadi peningkatan sebesar 6,76 persen dari Rp 1.282,57 triliun menjadi Rp. 1369,33 triliun.
Pada tahun 2006, UKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 85.416.493 orang atau 96,18 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, jumlah ini meningkat sebesar 2,62 persen atau 2.182.700 orang dibandingkan tahun 2005. Kontribusi UK tercatat sebanyak 80.933.384 orang atau 91,14 persen dan UM sebanyak 4.483.109 orang atau 5,05 persen. Untuk UK sektor Pertanian, Peternakan, Perhutanan dan Perikanan tercatat memiliki peran terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 37.965.878 orang atau 46,91 persen dari total tenaga kerja yang di serap. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 73.403 orang atau 0,19 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar pada UM adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebanyak 1.827.073 orang atau 40,75 persen.

  

Pada tahun 2011, UKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 101.722.458 orang atau 97,24 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, jumlah ini meningkat sebesar 0,02 persen atau 2.182.700 orang dibandingkan tahun 2010. Kontribusi UK tercatat sebanyak 99.401.775 orang atau 97,22 persen
Sekitar 99 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia berskala UMKM dan tercatat mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak sekitar 99,4 juta tenaga kerja. Sementara, usaha besar menyerap sekitar 2,8 juta pekerja (data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2010). UMKM juga dianggap sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2012 menunjukkan, sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi oleh usaha besar. Pada APBN 2012 misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp336,1 triliun yang sebagian besar diperoleh dari usaha besar.
Dengan berbagai spesifikasinya, terutama modalnya yang kecil sampai tidak terlalu besar, dapat merubah produk dalam waktu yang tidak terlalau lama dan manajemennya yang relatif sederhana serta jumlahnya yang banyak dan tersebar di wilayah nusantara, menyebabkan UMKM memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap berbagai gejolak ekonomi. Dan UMKM juga terbukti dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak di banding Usaha besar yang artinya dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak UMKM dapat membantu kesejahteraan perekonomian Indonesia.
Menurut data statistik Bank Indonesia mengenai net ekspansi kredit UMKM pada bulan April 2013 (data terbaru) menunjukkan bahwa net ekpansi kredit yang diberikan pada UMKM secara keseluruhan mencapai 17.670,2 miliar rupiah, dimana jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan april 2012 sejumlah 11.830,9 miliar rupiah. Walaupun terjadi peningkatan pada April 2012 ke April 2013, namun jumlah ini masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan Juni 2012 yang mencapai 50.530,3 miliar rupiah.
Dalam menghadapi persaingan di Zaman Era Globalisasi sekarang ini, UKM  Republik Indonesia dituntut untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi dengan tujuan untuk memenuhi permintaan konsumen yang makin spesifik, berubah dengan cepat, produk berkualitas tinggi, dan harga yang murah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan UKM adalah melalui hubungan kerjasama dengan Usaha Besar. Kesadaran akan kerjasama ini telah melahirkan konsep Supply Chain Management (SCM) pada tahun 1990-an. Supply Chain pada dasarnya merupakan jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Pentingnya persahabatan, kesetiaan, dan rasa saling percaya antara industri yang satu dengan lainnya untuk menciptakan ruang pasar tanpa pesaing, yang kemudian memunculkan konsep Blue Ocean Strategy.

PERANAN UKM DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA

Peranan UKM terlihat cukup jelas pasca krisis ekonomi, yang dapat dilihat dari besaran pertambahan nilai PDB, pada periode 1998-2002 yang relatif netral dari intervensi pemerintah dalam pengembangan sektor-sektor perekonomian karena kemampuan pemerintah yang relatif terbatas, sektor yang menunjukkan pertambahan PDB terbesar berasal dari industri kecil, kemudian diikuti industri menengah dan besar. Hal ini mengindikasikan bahwa UKM mampu dan berpotensi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi pada masa akan datang.

Dari aspek penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian secara absolute memiliki kontribusi lebih besar dari pada sektor pertambangan, sektor industri pengolahan dan sektor industri jasa. Arah perkembangan ekonomi seperti ini akan menimbulkan kesenjangan pendapatan, pendapatan yang semakin mendalam antara sektor yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan menyerap tenaga kerja lebih sedikit.

PERAN UKM DALAM PENCIPTAAN DEVISA NEGARA

UKM juga berkontribusi terhadap penerimaan ekspor, walaupun kontribusi UKM jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusi usaha besar. Berdasarkan distribusi pendapatan ekspor menurut skala usaha, maka periode 2003-2005 sektor penggerak ekspor terbesar secara total adalah industri pengolahan, dan penyumbang ekspor terkecil adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Khusus pada UK, penyumbang terbesar ekspor-ekspor nonmigas adalah sektor industri pengolahan yang diikuti oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan terakhir adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan untuk UM sumbangan terbesar terhadap ekspor adalah sektor industri pengolahan. Potensi dan peran UKM ini dapat terus dioptimalkan mengingat peran UKM yang besar terhadap perekonomian terutama setelah krisis melanda Indonesia. Jenis UKM yang selama ini mempunyai kontribusi penting pada pemasukan ekspor yakni UKM yang bergerak disektor industri manufaktur, seperti garmen, tekstil, dan sepatu. UKM ini sudah sejak lama memegang peranan penting dalam kegiatan ekspor.

PERANAN UKM DALAM PEMBENTUKAN INVESTASI NASIONAL

Selain yang disebutkan diatas, UKM juga berperan dalam pembentukan investasi nasional. Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi, mengingat pengeluaran untuk investasi tidak hanya meningkatkan permintaan agregat, tetapi juga meningkatkan penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi yang pada akhirnya mendorong produktivitas usaha yang meningkat pula.

PERANAN UKM DALAM PEMERATAAN PENDAPATAN
Peranan UKM yang tak kalah pentingnya dengan upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang tinggi adalah peranan dalam upaya mewujudkan pemerataan pendapatan. Dalam rangka meningkatkan peran UKM di Indonesia berbagai kebijakan dari aspek makroekonomi perlu diterapkan. Dengan memberikan stimulus ekonomi yang lebih besar kepada industri ini akan memberikan dampak yang besar dan luas terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan yang lebih merata di indonesia. Dengan stimulus yang dimaksud dapat berupa memberikan dana kepada UKM melalui investasi pemerintah dan investasi swasta domestik maupun investasi luar negeri. Perlu komitmen yang kuat dalam bentuk peraturan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan sebagian besar dana APBD maupun APBN untuk diinvestasikan dalam usaha dalam usaha produktif UKM. Sementara itu, untuk menciptakan dan mendorong berbagai pihak swasta maupun swasta asing menginvestasikan dananya pada UKM perlu diberikan berbagai kemudahan dalam bentuk penyediaan database, penyediaan infrastruktur, kemudahan system administrasi birokrasi, dan kemudahan pajak. Pemanfaatan dana pinjaman luar negeri bagi pengembangan UMKM juga dapat dilakukan, disamping mengerahkan bantuan(hibah) luar negeri untuk memperkuat dan meningkatkan peran UKM.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal berupa kredit berbunga rendah. Untuk pelaksanaanya melibatkan pihak perbankan, khususnya perbankan milik pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan aksesbilitas para pelaku UKM terhadap modal yang selam ini relatif terbatas. Diperlukan pula ketegasaan dari pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan ataupun peraturan pemerintah(PP) untuk mendorong pihak perbankan melakukan tugasnya dengan sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab.

Namun demikian UMKM bukannya tanpa kendala, UMKM juga memiliki berbagai kendala umum sebagaimana yang di identifikasikan oleh Badan Pusat Statistik (2003) antara lain:

1. Kurang permodalan

2. Kesulitan Pemasaran

3. Persaingan Usaha Ketat

4. Kesulitan Bahan baku

5. Kurang Teknis Produksi dan Keahlian

6. Keterampilan Manajerial kurang

7. Kurang pengetahuan manajemen keuangan

8. Iklim usaha yang kurang kondusif(perijinan, aturan/perundangan)

Dengan adanya masalah-masalah umum tersebut perlu adanya kerjasama antara pengusaha UMKM, lembaga swasta dan lembaga pemerintah. Pemerintah sebagai regulator memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu pengembangan UMKM.

Pengetahuan para produsen atau pemilik UKM di Indonesia mengenai teknologi masih jauh dari cukup. Kebanyakan produsen di Indonesia masih menggunakan peralatan yang sifatnya masih tradisional. Sehingga biaya produksi malah menjadi lebih tinggi dibandingkan jika para produsen menggunakan mesin-mesin modern. Selain itu Indonesia juga dihadapkan pada kualitas SDM yang masih jauh dari standar yang ada. Kendala yang banyak dialami adalah faktor dana. Banyak calon pengusaha yang mengeluhkan mengenai keterbatasan dana. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu dengan memberikan pembekalan serta penyuluhan untuk mengatasi masalah SDM, sehingga kualitas SDM yang dapat meningkat. Sedangkan untuk mengatasi masalah kekurangan dana pemerintah telah mengeluarkan program bagi calon pemilik UKM yang mengalami kesulitan dalam masalah pembiayaan. Pemerintah memberikan bantuan berupa kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan oleh beberapa Bank di Indonesia yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu memperhatikan keadaan UKM di Indonesia. Supaya kelangsungan perekonomian selalu terjaga, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang ada.

SUMBER DATA:

1.      Eddy Cahyono Sugiarto, (2013). Prospek Ekonomi Indonesia 2014, Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

2.      Jamin Yasa, I Made, (2010), Melalui Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Dapat   Berkembang dengan Baik, Jurnal Ilmiah SARATHI, Vol 31, Kajian Teori dan Masalah Sosial Politik, Fisip Universitas Warmadewa.

3.      Jamin Yasa, I Made, (2013), Merancang Strategi Pemasaran Bagi Para Pedagang, Buletin Visi Economica Edisi 34,  Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa.

4.      Jamin Yasa, I Made, (2011), Kemitraan Ekonomi Kerakyatan, Materi Pelatihan PNPM-MP Kota Denpasar.

5.      Jamin Yasa, I Made, (2012), Strategi Mengelola Ekonomi Rumah Tangga, Majalah Singhadwala, Edisi ke 46/Tahun XXVIII, Unwar.

6.      http://nonregulerfeunwar.blogspot.com/2014/02/prospek-usaha-kecil-dan-menengah-ukm.html

7.      http://h3r1y4d1.wordpress.com/2012/03/12/peranan-ukm-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia/

8.      http://blog.kanopi-feui.org/?p=11824

9.      http://yasintahening.wordpress.com/page/2/